Percepatan Pembangunan Sanitasi di Kota Bandung Harus Didukung PHBS 25-05-2010 Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan, mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih. Pembangunan sanitasi sangat disadari perlu perhatian memadai berbagai pihak, khususnya pemerintah untuk menyediakan alokasi anggaran dan fasilitas yang memadai. Dilaksanakan secara komprehensif, multi sektoral dan berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar maksimal dirasakan masyarakat. “Mewujudkannya, perlu dukungan perobahan perilaku masyarakat secara melembaga dalam pola hidup bersih dan sehat, dimulai dari sanitasi pribadi", ujar Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, pada lokakarya strategi percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bandung, di Auditorium Rosada Balaikota, Jalan Wastukancana, Selasa (25/05). Menghadirkan narasumber Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Budi Hidayat dengan (Pengarusutamaan program sanitasi dalam pembangunan), ketua TP PKK Kota Bandung, Hj. Nani Dada Rosada (peran TP PKK dalam pembangunan sanitasi di Kota Bandung), Kadis Kimrum Pemprop Jabar, (percepatan pembangunan sanitasi permukiman di wilayah Bandung Raya) dan Pokja Sanitasi Kota Bandung (status dan finalisasi buku putih dan penyusunan strategi sanitasi Kota Bandung). Sebuah kawasan dikatakan status sanitasi sehat jika memiliki fasilitas penyediaan air bersih cukup, pembuangan dan pengolahan tinja, air limbah, sampah, sehat lingkungan fisik, biologis dan lingkungan sosialnya. Sementara kondisi sanitasi lingkungan Kota Bandung, disebutkan Dada, kini masih diangka 15%. Secara bertahap akan ditingkatkan minimal menjadi 25% di tahun 2010. Diharapkan, dengan alokasi anggaran di APBD sebesar Rp. 51 milyar ditambah bantuan program pengembangan infratruktur dari Infrastructure Enchancement Grant (IEG) AUSAID Australia, bisa diwujudkan. “Bantuan berbentuk konsultasi, bahkan katanya akan membantu pembiayaan beberapa lokasi dalam bentuk proyek. Lokasinya akan kita tentukan“. Persoalan sanitasi, terberat dikatakannya adalah sampah, limbah rumah tangga, limbah dari rumah sakit dan industri. “Kendala lain juga banyak sekali. Kepadatan penduduk juga bisa mengakibatkan orang membangun rumah jadi tidak sehat", imbuhnya yang akan terus berusaha minta bantuan Pemerintah Propinsi, Pusat dan juga kemitraan dengan LSM seperti IEG. Dada berharap, lokakarya menghasikan pemikiran-pemikiran konstruktif bagi penyusunan dokumen strategi sanitasi perkotaan (SSK). Sekaligus, memudahkan perolehan pembiayaan serta meningkatkan akurasi target lokasi dan kelompok masyarakat yang membutuhkan infrastruktur sanitasi. Sanitasi yang kurang memadai, menurutnya, sering menjadi isu lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit, peningkatan biaya perawatan kesehatan dan kebutuhan air bersih. Disebutkannya, 58% cakupan air limbah berasal dari penduduk, 65,2% kesakitan di 2008 disebabkan sanitasi buruk karena hanya 66,11% dari jamban keluarga yang memadai. "Percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bandung, merupakan kebutuhan mendesak yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha". Kepala Bappeda Kota Bandung, H. Taufik Rachman menuturkan, saluran air pembuangan air kotor di Kota bandung, kini masih banyak bercampur dengan drainase saluran terbuka. Karenanya, upaya percepatan pembangunan sanitasi ditandaskannya, mutlak diperlukan perubahan perilaku masyarakat. Terkait percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bandung, Pemkot imbuh Taufik, belum lama telah menambah jaringan induk layanan air kotor di sepanjang Jalan Soekarno Hatta arah ke IPAL Bojongsoang. Dibiayai bantuan Pemerintah Pusat Rp. 62 milyar. IPAL seluas 85 hektar dan terbesar di Asia tenggara ini, dikatakannya masih ideal karena pemanfaatannya baru sekira 48%. Artinya masih ada peluang, belum over kapasiti. "Tugas Pemkot Bandung sekarang, bagaimana saluran buangan air kotor dari rumah-ruamah tangga konek ke saluran itu. Jika ini bisa dimaksimalkan, Insya Allah bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat", pungkasnya. (www.bandung.go.id)   Sumber : Diskominfo Kota Bandung Back